HOME     NEWS     EVENTS     ARTICLES     DIRECTORY     BOOKS     OPPORTUNITIES  
   
Rabu, 27 Juli 2011 - 07:06
The Window of Yogyakarta
oleh G. R. Lono Lastoro Simatupang
Lukisan karya Robi Fathoni, "Berbagi" ukuran 180x150cm, pencil, acrylic on canvas, 2011. (foto: dekumentasi seniman)
Logika “Jendela”

Jendela merupakan bingkai penghubung bagian dalam dan luar sebuah bangunan. Lewat jendela orang yang berada di dalam bangunan melihat luasnya dunia luar; dan sebaliknya, lewat jendela pula orang di luar bangunan melongok untuk melihat ruang, penghuni, isi dan kegiatan di dalam bangunan. Jendela, dengan demikian, merupakan ruang perjumpaan atau interaksi – paling tidak jumpa pandang sekilas. Pada saat yang sama, jendela senantiasa bersifat membatasi. Apa yang bisa dilihat dan yang tidak bisa dilihat orang dari dalam maupun dari luar bangunan dibatasi oleh ukuran, letak, dan transparansi jendela. Biasanya penghuni bangunan membatasi apa yang boleh dilihat atau terlihat oleh orang di luar bangunan lewat jendela.

Mengikuti kiasan “The Window of Yogyakarta” yang digunakan Taman Budaya Yogyakarta (TBY) untuk mengidentifikasi diri dan peran yang diembannya, tulisan ini akan membatasi tinjauan pada peran TBY dalam pengelolaan dan pengembangan seni-budaya di propinsi yang istimewa ini.

Kalaulah TBY dimaksudkan sebagai “jendela” Yogyakarta, maka tinjauan ini dapat diawali dengan menimbang ulang wilayah administratif pemerintahan yang dicakup dalam istilah ‘Yogyakarta.’ Tinjauan akan dilakukan dalam kaitannya dengan Otonomi Daerah (Otoda) dan kebijakan desentralisasi yang tengah berlangsung.

TBY dalam Era Otonomi Daerah

Sebagai salah satu organ pemerintahan, kinerja TBY dipengaruhi oleh dinamika tata organisasi dan tatakerja pemerintah. Setelah sejak akhir tahun 1970an berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jendral Kebudayaan yang berkedudukan di Jakarta, sejak sekitar satu dasa warsa terakhir TBY diposisikan sebagai UPT Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi DIY.

Perubahan posisi TBY dalam struktur pemerintahan tersebut memang tidak mengubah cakupan wilayah administratif yang dikelola TBY, yakni wilayah administratif propinsi DIY. Namun demikian perubahan posisi tersebut mempunyai implikasi jauh lebih besar dalam bidang pengelolaan dan pendanaan kegiatan. Kalau dulunya dana pengelolaan dan kegiatan TBY bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk Direktorat Jendral Kebudayaan; sejak dipindah menjadi UPT Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi DIY maka sumber dana pengelolaan dana dan kegiatan TBY adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi DIY. Dengan demikian alokasi dana untuk TBY semakin kecil.

Dalam era Otoda, negara memberikan pada pemerintah daerah tingkat II (kabupaten dan kotamadya) kewenangan untuk mengelola keuangan serta kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah administratifnya secara otonom. Akses langsung pemerintah tingkat I (propinsi) terhadap wilayah geo-politiknya semakin menyempit – sementara akses langsung pemerintah daerah tingkat II semakin meluas. Dampaknya bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi DIY (dan juga TBY) jelas: lembaga ini secara legal-administratif telah dipangkas otoritasnya terhadap wilayah kabupaten/kotamadya. Kenyataan ini antara lain ditandai dengan munculnya sejumlah Taman Budaya di tingkat pemerintahan Kabupaten di DIY. Lantas apa ‘pekerjaan’ Dinas Kebudayaan di tingkat propinsi, di mana wilayah kerjanya?

Dalam tatanan Otoda seperti di atas, kiranya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi DIY perlu lebih menempatkan diri sebagai fasilitator dan koordinator bagi pengelolaan dan pengembangan seni-budaya yang hidup dan tumbuh di wilayah administratif DIY.

Peran Fasilitasi & Koordinasi TBY

Jelas kiranya bahwa negara/pemerintah bukan pemain tunggal atau pun pemain utama kehidupan seni-budaya. Selain pemerintah tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten/kotamadya, pemangku kepentingan seni-budaya meliputi seniman (individual maupun kelompok), lembaga pendidikan seni formal maupun non-formal (sanggar), pelaku bisnis dan industri, partai politik, lembaga agama, media massa cetak dan lembaga penyiaran audio maupun audio-visual, serta khalayak penikmat seni-budaya. Masing-masing dari mereka memiliki kepentingan terhadap seni-budaya, dan telah menjalankan peran masing-masing untuk menghidupi seni-budaya. Bisa dikatakan, tanpa peran serta pemerintah pun kegiatan-kegiatan seni-budaya akan tetap dilangsungkan oleh berbagai pemangku kepentingan (stake-holders) yang hidup dan bekerja dalam masyarakat. Bahkan tanpa kehadiran peran pemerintah pun sebagian pemangku kepentingan seni-budaya DIY terbukti telah mampu berkiprah dalam percaturan seni-budaya lingkup dunia.

Dalam konteks seni-budaya seperti itu, peran pemerintah propinsi DIY – termasuk TBY – adalah sebagai pihak yang mengupayakan dan menjamin kemaslahatan seni-budaya setinggi mungkin bagi warga DIY seluas-luasnya. Dengan kata lain, pemerintah/negara mengemban tugas untuk mengupayakan demokratisasi seni-budaya serta menjamin keberlangsungan maupun pengembangannya.

Peran fasilitasi yang perlu dikembangkan pemerintah Propinsi DIY adalah penciptaan kondisi-kondisi serta penyediaan sarana/prasarana yang kondusif bagi kelangsungan dan dinamika aktivitas seni-budaya secara berkelanjutan oleh berbagai komponen masyarakat. Peran tersebut menjangkau ke seluruh rangkaian proses seni-budaya, dari hulu sampai hilir: sejak dari tahap penyiapan sumber daya seni-budaya, tahap proses kreatif seni-budaya, hingga tahap distribusi dan konsumsi seni-budaya.

Dalam menjalankan demokratisasi seni-budaya pemerintah perlu menimbang ulang prinsip keadilan distributif yang “membagi kue dalam potongan sama besar untuk semua pihak.” Keadilan proporsional dengan menetapkan prioritas berdasarkan tahap proses maupun berdasarkan kondisi bidang seni-budaya yang akan difasilitasi merupakan prinsip lain yang perlu dipertimbangkan. Tentang kondisi bidang seni-budaya yang akan difasilitasi, patut dipertimbangkan apakah bidang tersebut sudah difasilitasi oleh pemangku kepentingan (stake-holders) lain, misalnya industri, ataukah belum mendapat fasilitas dari berbagai pihak. Prioritas semacam ini patut dilakukan demi menjaga keutuhan dimensi budaya. Pemberian fasilitas berlebih pada suatu bidang seni-budaya tertentu hanya akan menghasilkan ketimpangan budaya dan iri-hati. Seleksi atau pemberian prioritas seyogyanya juga dilakukan dengan mempertimbangkan keluasan dampak dan keluasan masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Juga tergambar dari paparan sebelumnya bahwa peran fasilitator yang diemban pemerintah propinsi menghendaki adanya koordinasi antar satuan wilayah administratif pemerintahan (propinsi/kabupaten/kotamadya) dan koordinasi lintas sektoral (bidang pemerintahan). Pemerintah Propinsi DIY telah menempatkan pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata sebagai tiga pilar utama penopang kehidupan masyarakat di propinsi DIY. Jika hendak konsisten terhadap kebijakan yang pernah diambil, semestinya pemerintah Propinsi DIY menempatkan ketiga pilar tersebut sebagai pusat sinergi berbagai sektor pemerintahan.

Saya memahami sinergi sebagai kerjasama dua atau lebih elemen yang diharapkan mampu mendatangkan hasil lebih dibandingkan dengan hasil yang biasanya dicapai masing-masing elemen ketika bekerja sendiri-sendiri. Pengertian di atas mengasumsikan adanya lebih dari dua elemen yang relatif otonom, dengan tujuan, dan program kerja masing-masing. Juga diandaikan ada bagian dari tujuan dan mekanisme kerja elemen-elemen tersebut yang saling berkelindan (intersect), yang menjadi tujuan bersama masing-masing elemen. Ruang sinergitas, dengan demikian, adalah ruang kelindan tersebut. Hasil lebih yang diperoleh adalah capaian dalam ruang kelindan yang tidak dapat diraih oleh masing-masing elemen apabila dikerjakan sendiri oleh elemen tersebut karena adanya tujuan dan mekanisme kerja masing-masing. Agar sinergi dapat menuai hasil lebih, setiap elemen (sektor/bidang pemerintahan) harus memberikan kontribusi masing-masing dan memberi ruang toleransi bagi masuknya tujuan dan mekanisme kerja yang dibawa oleh sektor yang lain.

Pengelolaan dan pengembangan seni-budaya, dengan demikian, selayaknya tidak menjadi urusan Dinas Kebudayaan belaka. Pengelolaan dan pengembangan seni-budaya semestinya juga merupakan urusan sektor-sektor pemerintahan yang lain, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perekonomian, Industri dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, dan sebagainya. Dinas Kebudayaan tidak boleh hanya menghidupi sektor pendidikan, perekonomian, industri dan perdagangan, atau sektor pariwisata dan agama. Sektor-sektor tersebut pun harus pula menghidupi sektor seni-budaya. Koordinasi dan sinergi menuntut pembiayaan bersama lintas sektoral.

Peran koordinatif Dinas Kebudayaan Propinsi DIY dapat dilakukan dengan cara menciptakan peluang-peluang bagi terjadinya interaksi dan kerjasama antar kabupaten, antar propinsi, bahkan kerjasama internasional. Kerjasama dapat dibangun dalam bidang pendidikan, penyelenggaraan kegiatan seni-budaya, maupun dalam kegiatan promosi. Hal-hal yang sudah tertangani di tingkat kabupaten tidak perlu banyak dicampur-tangani oleh lembaga di tingkat propinsi. Sebaliknya, hal-hal yang belum diperhatikan atau terabaikan di tingkat kabupaten/kotamadya selayaknya menjadi perhatian dan tanggungjawab pemerintah propinsi. Seni tradisi daerah yang pengembangannya sudah dikelola pemerintah daerah kabupaten mungkin tidak perlu diprioritaskan, sementara aktivitas dan bentuk seni yang tumbuh lebih belakangan, yang potensial namun belum mengakar dapat lebih diutamakan.

Angan-angan Tentang TBY Di Masa Depan

Pemikiran di atas membawa saya pada angan-angan akan keberadaan TBY sebagai sebuah unit koordinatif pemerintahan Propinsi DIY yang lintas sektoral sekaligus lintas wilayah administrasi  - yang menggarap seni budaya sebagai salah satu wujud sinergi kehidupan propinsi ini. Di dalamnya terdapat sektor seni-budaya, pendidikan, dan pariwisata sebagai komponen utamanya; tetapi juga memuat sektor ekonomi, perindustrian dan perdagangan, serta sektor lain. Masing-masing komponen menghidupi TBY, menaruh sebagian harapan mereka di sana, serta berkomitmen untuk meraih nilai lebih lewat kerjasama tersebut. Dengan kata lain “jendela” ini menampakkan taman yang berisi keserasian antar sektor dan wilayah administratif pemerintahan.

Angan-angan ini bukannya tak berdasar. Selain pemikiran di atas, angan-angan ini juga dibangun dari pengamatan atas sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan TBY selama ini. Salah satunya adalah program pendidikan seni rupa bagi anak-anak. Jelas kiranya, bahwa kegiatan ini sejatinya tidak melulu merupakan wilayah kerja dan tanggung jawab Dinas Kebudayaan. Dinas Pendidikan pun berkepentingan di dalamnya. Sayangnya, kegiatan tersebut tampaknya masih dipandang sebagai ‘milik’ TBY semata. Saya bayangkan alangkah indahnya bila program semacam ini didanai dan dikelola bersama antara Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan.

Kegiatan sejenis pernah pula dilakukan Taman Budaya Riau, Pekanbaru. Di sana mereka menyelenggarakan acara rutin berupa Pergelaran Seni Tradisi (Pensi) yang wajib ditonton oleh siswa-siwi SMA setempat. Siswa-siswi tersebut diberi tugas oleh sekolah masing-masing untuk mengidentifikasi dan mengulas pergelaran yang mereka tonton. Beberapa rekan staf Taman Budaya Riau mengatakan bahwa program tersebut merupakan bentuk kerjasama mereka dengan Dinas Pendidikan setempat.

Bila hal semacam itu dilakukan di TBY, beban biaya pementasan kelompok-kelompok seni pertunjukan (entah tradisi maupun baru) dapat sedikit terbagi. TBY dan Dinas Pendidikan dapat melakukan koordinasi untuk menentukan bentuk-bentuk kesenian yang dipandang perlu diperkuat kehadirannya di publik. Subsidi dana yang ditopang bersama oleh Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan bagi kelompok seni terpilih bukan hanya akan mampu meringankan beban biaya pementasan/pameran kelompok/pelaku kesenian. Pada saat yang sama, kegiatan apresiatif seperti itu juga merupakan salah satu bentuk pemeliharaan minat dan ketertarikan publik untuk mengenal dan menikmati seni. Pentingnya pengelolaan (manajemen) penonton seperti itu semakin disadari oleh beberapa kelompok seni pertunjukan maupun seni rupa akhir-akhir ini.

Saya juga membayangkan betapa bagusnya bila Diperindag Propinsi DIY dan Dinas Pariwisata bersedia mendanai bersama kegiatan peningkatan ketrampilan dan kreativitas perajin dengan melibatkan perupa dan melaksanakannya dalam koordinasi dengan TBY. Bila hal-hal semacam itu dapat terlaksana secara ajeg, bukan mustahil taman kita semakin banyak dinikmati warga masyarakat DIY dan pada gilirannya kelak akan dikunjungi oleh wisatawan luar daerah dan luar negeri.

Sementara itu, saya juga mengangankan sinergi antara TBY dengan lembaga pendidikan tinggi dan media massa untuk membangun dokumentasi dan informasi yang akurat dan terpercaya tentang aktivitas-aktivitas seni-budaya yang terus berlangsung dari hari ke hari di berbagai pelosok wilayah DIY. Dalam era cyber dewasa ini TBY seyogyanya membuka pula jendela dalam dunia maya. Namun, pengembangan jendela di dunia maya perlu ditempatkan pada porsi yang tepat. Janganlah kiranya pembuatan jendela virtual memuaskan seluruh hasrat orang yang ingin melongok ke dalam ruang, sehingga mereka tidak lagi merasa perlu mengunjungi ‘taman’ dalam dunia nyata. Mengikuti “logika” jendela: sebuah jendela selalu membatasi apa yang terlihat dan apa yang tersembunyi.

Akhirnya, agar itu semua dapat terwujud, saya berangan-angan Pemerintah Propinsi DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam waktu yang tidak terlalu lama menelorkan kebijakan kebudayaan yang kondusif bagi semakin kokohnya pilar kehidupan propinsi ini. ***

(Naskah ini sudah dipresentasikan dalam acara FGD (Focus Group Discussion) yang diselenggarakan oleh Majalah Mata Jendela dan Dewan Kebudayaan Yogyakarta, 9 April 2011. Naskah ini juga telah dimuat di majalah Mata Jendela edisi khusus "Reposisi Taman Budaya (Yogyakarta)" 2011)
*) Dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB), UGM, Yogyakarta.
Leave a Comment
Please feel free to let us know your feeling about this
Your Name
Your Comment
Your Email
Utk ganti paragraf silakan klik
Comments:
Sabtu, 09 Agustus 2014 - 21:46
Abercrombie Fitch Hoody Men - **2014canada@hotmail.com
:: Indonesia Art News :: Abercrombie Fitch Hoody Men http://www.abercrombiecanada.ca/abercrombie-fitch-hoody-men-c-23 :: Indonesia Art News ::
Minggu, 18 Desember 2011 - 13:29
GUNTUR BISOWARNO - guntur.bisowarno@creativosolution.com
MenghubungkaN TBY Dengan KUNCI BOROBUDUR..DAN JOGLO SEMAR ASIK
Minggu, 18 Desember 2011 - 13:20
Guntur Bisowarno - guntur.bisowarno@creativosolution.com
KUNCI BOROBUDUR dan JOGLO SEMAR
Minggu, 31 Juli 2011 - 00:36
muhammad rizky - kiky_art@yahoo.com
wah, harusnya tulisan ini harusnya disebarluaskan dan dipresentasikan juga di lingkup nasional khususnya surabaya dan jawa timur, yg dijadikan moment seminar 3 hari utk membahas tulisan di atas. karena kurang cukup jika hanya 2-3 jam saja. tulisan ini butuh aktualisasi yg disertai eksekusi (penegasan) yg baik. trims ... apik tenan ... salam budaya ...
15-12-2014 s/d 10-01-2015
Pameran Tunggal Angga Yuniar Santosa: “Holes Arround Me”
di Tembi Rumah Budaya Yogyakarta, Jl. Parangtritis Km 8.4 Tembi, Timbulharjo, Sewon. Bantul
13-12-2014
Seni Masa Kini: Catatan tentang “Kontemporer” oleh Mitha Budhyarto
di Langgeng Art Foundation jl. Suryodiningratan no 37 Yogyakarta
12-12-2014 s/d 12-12-2014
"Identity Parade", Pameran tunggal Maradita Sutantio
di ViaVia Café & Alternative Art Space, Jl. Prawirotaman 30 Yogyakarta
12-12-2014 s/d 13-12-2014
Gandari: Sebuah Opera Tari
di Teater Jakarta ,Taman Ismail Marzuki, Jl. Cikini Raya, Jakarta
11-12-2014
Anak Wayang (Belajar Memaknai Hidup)
di Gedung PKKH (Purna Budaya) UGM
07-12-2014
"CHEMISTRY" (Charity, Music and Art for Unity)
di Cafe Catherius, Jl. Sawojajar 38 Bogor (belakang Yogya Bogor Junction)
06-12-2014 s/d 07-12-2014
JATENG ARTFEST 2014: "KONSERVASI BUDAYA, MERAJUT KERAGAMAN"
di Wisma Perdamaian Tugu Muda Semarang
05-12-2014
"INFERNO", Visual Art Exhibition
di DANES ART VERANDA Jl. Hayam Wuruk No.159 Denpasar 80235 Bali Indonesia
05-12-2014 s/d 28-12-2014
“The 3rd Jakarta International Photo Summit 2014: City of Waves”
di Galeri Nasional Indonesia, Jl. Medan Merdeka Timur 14, Jakarta
25-11-2014 s/d 28-11-2014
Pameran Seni Rupa "Art/East/Ism"
di Gedung Sasana Krida, Kompleks Universitas Malang (UM)
read more »
Rabu, 03-12-2014
Upaya Menemu Kebaruan
oleh Kuss Indarto
Kamis, 06-11-2014
Street Art di Yogyakarta, sebagai Karya Kreatif dan Politis
oleh Oleh Michelle Mansfield dan Gregorius Ragil Wibawanto
Senin, 13-10-2014
Menguji Kembali(nya) Faizal
oleh Oleh Kuss Indarto
Rabu, 01-10-2014
Kota Butuh Festival Seni
oleh Muchammad Salafi Handoyo
Rabu, 17-09-2014
Metafora Visual Kartun Editorial pada Surat Kabar Jakarta 1950-1957
oleh Priyanto Sunarto
read more »
Merajakan Nalar di Tengah Kepungan Hedonisme
oleh Christian Heru Cahyo Saputro
Buku bertajuk: Acropolis (Kerajaan Nalar) yang merupakan kumpulan kolom karya wartawan SKH Lampung Post Heri Wardoyo (HRW) hadir meramaikan pasar wacana. Buku yang berisi kolom-kolom Heri Wardoyo ini pernah dimuat di rubrik ‘Nuansa’ Lampung Post bertitimangsa tahun...
Fantasi Balzac tentang Pulau Jawa
oleh Sigit Susanto
Merajut Masa Depan Bocah Merapi
oleh T. Nugroho Angkasa S.Pd.
Novel Kasongan, Seliat Tanah Liat
oleh R. Toto Sugiharto
read more »
LOMBA PENULISAN JURNALISTIK
Lomba Foto “Air dan Sanitasi untuk Kehidupan yang Lebih Baik”
6th Beijing International Art Biennale 2015
Sayembara Cipta Kreasi Motif Batik Seragam Dinas Harian RSUP Dr Kariadi 2014
Lomba Desain Sepatu Tingkat Nasional 2014
LOMBA DESAIN MURAL GALERI NASIONAL INDONESIA 2014
LOMBA CIPTA SENI BATIK NUSANTARA 2014
The 4th Bangkok Triennale International: Print and Drawing
Iver Jåks Artist-In-Residency Program 2014
UNDANGAN Pameran Seni Rupa Karya Guru Seni Budaya “GURU SENI BERLARI” - GALERI NASIONAL INDONESIA
read more »
22/10/2014 14:34 | alfa poetra | salam semangart para karya indonesia. infonya untuk event or apapun itu tentang lukisan,.
02/10/2014 23:26 | Taink Takhril | ISTIMEWA, ak akan selalu belajar bareng Indonesia art news
01/10/2014 15:25 | Fatonah Winiarum | saya ingin bergabung
05/08/2014 18:31 | jupri abdullah | tururt bergabung sebagai media komunikasi seni rupa
04/07/2014 03:04 | Rev. Ana cole | Apakah Anda perlu bantuan keuangan/pinjaman untuk melunasi tagihan Anda, mulai atau memperluas bisnis Anda? Roya pinjaman perusahaan telah terakreditasi oleh kreditur Dewan memberikan pinjaman pinjaman persentase untuk klien lokal dan internasional. Mohon jawaban jika tertarik. Terima kasih. Wahyu Ana cole Telp: + 447012955490 Email:roya_loans@rocketmail.com
read more »
About Us
Indonesia Art News merupakan media tentang dinamika seni yang berkait dengan aspek keindonesiaan. Media ini berusaha untuk mengedepankan segi informasi ihwal seni yang dikemas dengan cara pandang kritis dan muatan yang investigative. Indonesia Art News berkedudukan di Yogyakarta, Indonesia
Gabung di Facebook
Buku Tamu
Pengelola IAN
Editor in chief:Kuss Indarto
Editor:R. Toto Sugiarto
Designer:Andika Indrayana
Email - info@indonesiaartnews.or.id